Sekecil apapun yang bisa kita perbuat asalkan itu kebaikan mari kita usahakan, karena sesuatu yang besar itu berasal dari yang kecil.
فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.

Al-Mashlahah al-Dloruriyyah

Al-Mashlahah al-Dloruriyyah

Maslahah Dloruriyyat adalah kemaslahatan yang menjadi dasar kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ketika kemaslahatan ini terabaikan, maka rusaklah kehidupannya di dunia dan berakibat tersia-siakannya keni’matan abadi, serta mendapatkan siksa di akhirat nanti. Ini adalah kemashlahatan yang paling kuat, dan untuk mewujudkannya dapat dicapai dengan menjaga perkara-perkara dloruriyyat yang ada lima, yaitu; 1) Agama, 2) Jiwa, 3) Akal, 4) Nasab/’irdl (nasab/kehormatan), 5) Mal (harta).
            Kemudian untuk mewujudkan al-mashlahah al-dloruriyyat ini, Islam mensyariatkan hukum-hukum, baik dari segi mewujudkannya maupun menjaga keberlangsungannya.

1.      Agama;
Untuk mewujudkan agama, Allah mensyariatkan kewajiban mengamalkan rukun-rukun Islam yang lima ; Syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa romadlon, menunaikan haji bagi yang mampu. Dan juga mewajibkan da’wah dengan hikmah serta mauidloh hasanah.
Adapun untuk menjaga Agama, Allah mensyariatkan hukum-hukum Jihad, dan hukuman2 bagi orang yang ingin menghapuskannya, hukuman bagi orang murtad, orang yang merubah hukum-hukumnya, dan orang yang terang-terangan ingin merobohkan dan menodai agama dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

2.      Jiwa;
Untuk mewujudkan, dan keberlangsungan jenisnya, Allah mensyariatkan pernikahan yang dengan demikian akan mendapatkan keturunan. Dan untuk menjaga hidupnya, Islam mewajibkan manusia untuk makan dan minum sesuai kadar yang dibutuhkan tubuh, memakai pakaian, dan mewajibkan hukuman qisos, diyat dan kafarat bagi pembunuh. Islam juga mewajibkan menjaga jiwa dari bahaya2 dan melarang untuk membiarkannya menuju kerusakan.

3.      Akal;
Akal adalah ni’mat yang sangat besar yang Allah berikan untuk membedakan manusia dengan yang lainnya, untuk akal yang selamat dan berkembang Allah mensyariatkan ilmu, pengetahuan dan kewaspadaan.
Dan untuk menjaganya, Allah mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal, dengan mengkonsumsi barang2 yang memabukkan. Dan Allah mewajibkan hukuman/siksaan yang setimpal bagi para pelakunya.

4.      Nasab/‘Irdl (keturunan/kehormatan)
Untuk menjaganya, Allah mensyariatkan pernikahan, mengharamkan zina, mengharamkan qodzaf (menuduh zina), dan mensyariatkan had (hukuman) bagi pelaku zina dan qodzaf. Supaya tercampurnya nasab dapat dicegah dan kehormatan manusia selalu terjaga.

5.      Maal ( Harta);
Untuk menghasilkannya, manusia diwajibkan bekerja mencari rizki, dan biperbolehkan untuk saling bermuamalat satu sama lain.
Dan untuk menjaganya, Allah mengahramkan pencurian, dan menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian baik laki2 maupun perempuan, mengaharamkan penipuan, khiyanat, ghosob, riba, dan segala bentuk praktek memakan harta manusia dengan cara yang batil.[1]

           

[1] Dr. Wahbah al-Zuhaily, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh,. Beirut; Dar al-Fikr, 1995 (hlm 219-220)




1.      TINJAUAN YURIDIS
Agar maksud untuk memaknai hukum dapat tercapai, maka perlu memahaminya secara mendalam terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Sehingga dapat ditemukan hakekat sebenarnya dari hukum itu sendiri, tujuannya dan mengapa orang harus tunduk pada hukum tersebut. Dengan pengertian yang tepat dalam memaknai hukum, diharapkan akan terjadi penghormatan terhadap hukum tersebut dan juga menimbulkan semangat untuk membangun suatu negara hukum yang lebih baik kalau tidak dapat dikatakan hukum yang sempurna. Oleh Theo Huijbers pemahaman yang mendekati sempurna terhadap hukum itu sendiri dipercaya sebagai hal yang dapat  memperpendek jarak antara hukum dan keadilan sehingga hukum dipandang sebagai cita-cita yang harus dilaksanakan.[1]
Sehingga dapat diterima alasan rasional bahwa Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terinci dengan tujuan untuk membawa umat manusia pada kehidupan yang terhormat sesuai dengan kedudukannya yang mulia diantara mahluk-mahluk Tuhan yang lainnya. Berbeda dengamahluk lain, hewan misalnya yang tidak terikat pada aturan terinci tentang perkawinan, walaupukeduanya memiliki insting dasar untuk memenuhi kebutuhan biologis  mereka.  Hubungan  manusia  laki-laki dan perempuan didasarkan pada rasa pengabdian  kepadAllah  sebagai  Al-Khaliq  (Tuhan Maha Pencipta) dan berbakti kepada manusia guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Ketentuan-ketentuan yang ada misalnya peminangan, ijab qobul, saksi, wali dan perhelaan (walimah).[2] Hak dan kewajiban suami istripun diatur didalamnya, demikian juga hak dan kewajiban sebagai  anak  dan  orang  tua.  Sehingga  jika terjadi perselisihan, sudah ada pedoman penyelesaiannya.
Pembentukan sebuah keluarga pada mulanya berawal dari kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama dalam suatu perkawinan. Untuk melangsungkan suatu perkawinan dalam rangka membangun keluarga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Permasalahan yang timbul dari apa yang diatur dalam undang-undang ini adalah tidak diaturnya mengenai perkawinan beda agama, timbullah pertanyaan mengenai kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama, mengapa hal ini masih terus terjadi di dalam masyarakat Indonesia, sejauh mana pengaruh hak asasi manusia jika dihubungkan antara kebebasan dalam perkawinan dengan kemerdekaan memeluk agama, dan peranan kantor catatan sipil dalam menghadapi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal ini Pasal 2 ayat 1, namun segelintir masyarakat di Indonesia yang menghendaki adanya pengaturan terhadap perkawinan beda agama dengan alasan untuk menegakkan hak asasi manusia yaitu hak untuk memilih jodoh dalam perkawinan dan juga hak untuk melaksanakan agama dan kepercayaan yang dianut kurang mendalami ajaran agamanya masing-masing yang jelas-jelas tidak menghendaki perkawinan terhadap mereka yang berbeda iman, dalam praktek perkawinan beda agama yang dilangsungkan tidak mempunyai dasar hukum tetapi dalam pencatatannya ternyata kantor catatan sipil tetap menerima dan mencatatkan perkawinan tersebut.[3]
Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majlis Ulama Indonesia No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan Antar Agama Umat Beragama, bahwa: [4]
1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumya.
2. Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan atara laki-laki muslimah dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat.
Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram kukumnya. Dengan adanya farwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Iskam karena haram hukumnya.
Selanjutnya Dr. Quraish Shihab, dengan lantang mengatakan, pernikahan ini tidak sah, baik menurut agama maupun menurut negara. Pendapat ini di kuatkan oleh Dr. Muardi Khatib, salah seorang tokoh majelis tarjih Muhammadiyah yang berpendapat bahwa persoalan ini jelas di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 221, disana dijelaskan sercara tegas bahwa seorang wanita Muslim Haram hukumnya menikah dengan laki-laki non Muslim dan sebaliknya laki-laki Muslim haram menikahi wanita non Muslim, “ini sudah menjadi konsensus ulama,” tambahnya, “Kensekwensinya pernikahan ini harus dibatalkan”. Pendapat senada juga disampaikan K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut mazhad Syafi’i, setelah turunnya al-Quran orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli kitab.[5]

2.      TINJAUAN FILOSOFIS
Dalam sistem hukum positif di Indonesia, maka  keluarga  dan  perkawinan  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga untuk menipiskan keraguan akan makna keduanya perlu dibedah UU tersebut dari aspek filosofisnya. Hal ini karena UU tersebut merupakan norma hukum yang berlaku mengikat untuk semua Warga Negara Indonesia dimana pun berada. Penulis akan mengupas bagaimana telaah filsafat hukum terhadap hakikat makna keluarga dan perkawinan dengan keyakina bahw pendekatan   filsafat   akan dapat mengupas sedalam-dalamnya hukum yang mengatur keluarga dan perkawinan.  Dengan kajian filsafat hukum ini diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih  baik mengenai makna filosofis keluarga dan perkawinan.
Tuhan sengaja menciptakan keluarga agar tercapai keteraturan buat manusia. Keluarga ini lahir sebagai konsekuensi  dari fitrah manusia yang memiliki hubungan daya tarik menarik antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Pengingkaran terhadapnya mempunyai arti pengingkaran terhadap hukum alam yang diciptakan Tuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran berikut.
Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah  bahwa menjadikan  untukmu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram terhadapnya (sakinah) dan dijalaninya rasa kasih (mawaddah) dan sayang diantaramu (rahmah). Sesungguh- nya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir(Q.S.Ar-Rum:21).

Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari kalangan-mu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rejeki dari yang baik-baik. Maka mangapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Alloh? (Q.S.An-Nahl:72)
Hubungan dalam keluarga ini terdapat makna pembinaan dan pengaturan, sepadan dengan kata ummat (masyarakat) yang dimaknai sebagai tatanan hubungan antar orang (manusia) yang tertib dan teratur.[6] Keluarga merupakan unit terkecil yang akan membentuk masyarakat, Karakter masyarakat tercermin dalam kehidupan keluarga-keluarga dalam masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatbangsa adalah  cerminan  dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.[7]
Hukum  Islam  memandang  hubungan seksual sebagai sesuatu yang sakral, oleh sebab itu pernikahan bukan semata-mata sebagai sakramen melainkan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak.[8] Sehingga dalam memandang hubungan seksual tersebut tetap berlaku asas umum perjanjian yaitu salah satunya adany kesepakatan   kedua   belah   pihak.[9]
Menurut Imam Syafii pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan menurut arti majazi (methaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.[10]  Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan salin menyantuni (rahmah).[11]
Tujuan   perkawinan   menuru perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah   tangga   yang   damai   dan   teratur.[12] Sedangkan   tujuan   perkawina dalam   Islam selain   untuk   memenuhi   kebutuha hiudp jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, selain mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[13]
Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. (Pasal 33 UUPerkawinan). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP). Suami diberi kewajiban oleh UU untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai  dengan  kemampuan  suami.  Demikian juga istri yang diwajibkan oleh UU untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Pasal 34 UU Perkawinan).
Seperti diungkapkan oleh almarhum Notonagoro bahwa landasan ontologis manusia yang monopluralis  adalah  landasan  bagi  Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Republik   Indonesia   ini.   Ini   berart kodrat manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh UU Nomor 1 Tahun 1974. Pendefinisian perkawinan oleh UU yang men- dasarkan  keabsahaperkwinan bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sesuai dengan nilai filosofis ontologi manusia monopluralis yang mengakui nilai religius yang bersifat mutlak. Sehingga dapat diartikan bahwa filsafat hukum keluarga akan berperan positif membangun hukum yang dibutuhkan   masyaraka melaui   dibentuknya perundang-undangan.[14]     
Pemahaman individu terhadap nilai-nilai filosofis hukum perkawinan dan keluarga akan sangat menentukan baik buruknya hidup berkeluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan. Nilai-nilai hukum keluarga termasuk pula nilai-nilai hidup perkawinan akan memberikan manfaat yang baik ketika seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalani hidupnya berpegang pada nilai-nilai tersebut.
Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki sistem hukumnya sendiri termasuk pengaturannya dalam masalah keluarga dan perkawinan.  Hakikat  dasar  ontologi  manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi grundnorm Negara Republik Indonesia dan terjabarkan dalam pasal-pasal UU Perkawinan. Sehingga pemahaman hukum dari aspek filosofis sangat perlu agar tujuan dari berkeluarga melalui perkawinan tersebut dapat tercapai.
3.      TINJAUAN SOSIOLOGIS
 Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan berbagai macam suku dan agama di dalamnya. Hal ini juga tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman ini, bisa saja terjadi interaksi sosial antar kelompok dalam masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Dalam hal ini lembaga yang kokoh sendiri tersebut adalah keluarga. Dalam keluarga, laki-laki dan perempuan tersebut hidup bersama. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perihal perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan.
Sejalan dengan berkembangnya masyarakat sekarang ini, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media dan berita terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh perkawinan sejenis, perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas Negara kemungkinan besar juga pasangan lintas agama.
Permasalahan tidak hanya berupa pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan atau agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda agama. Contohnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan yang biasanya diurus berdasarkan agama pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Belum lagi nanti dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda agama.
Menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih langgeng. Mempunyai 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2 anak laki-lakinya sendiri ikut agama Ibunya yaitu Islam, sedangkan anak perempuannya sendiri ikut agama Bapaknya yaitu Kristen. Untuk dua kasus yang lain juga tidak jauh berbeda yaitu pihak suami yang beragama Kristen dan pihak Istri yang beragama Islam. Namun, saya lebih mengkhususkan pembahasan pada kasus yang pertama karena terdapat permasalahan dalam pemilihan dan proses keagaman sang anak. Dalam kasus yang pertama, permasalahn yang muncul dalam perkawinan sendiri yaitu kadang beliau I ini sewaktu anak laki-lakinya masih umur belasan tahun, diajak ikut gereja untuk ikut beribadat. Padahal ketika itu, kedua anak laki-lakinya tersebut sudah diputuskan untuk beragama Islam. Dan kesehariannya sendiri, kedua anak laki-lakinya juga rajin menjalankan shalat sebagai pemeluk agama Islam.
Untuk masalah perkawinan beda agama, atas dasar sikap tenggang rasa dan saling menghargai antar umat beragama yang menjadi sebuah pilar dominan dalam perjalanan dinamika dan proses sosiologis. Karena untuk masalah perkawinan sebenarnya adalah masalah pribadi dan tidak bisa dipaksakan kehendaknya bahwa seseorang harus menikah dengan orang ini atau orang itu. Jadi dalam hal ini, perkawinan beda agama karena perihal tersebut adalah otonom. Disebut otonom karena secara sosiologis, hal itu berjalan di atas garis lingkarnya sendiri dan terpisah dengan pembentuknya yaitu individu dan masyarakat. Perkawinan beda agama sendiri merupakan proses yang dijalani oleh individu itu sendiri, bukan seluruh masyarakat menjalani prosesi perkawinan itu.
Comte  sendiri dalam doktrinnya mengenai keluarga yaitu The doctrine of the family mengatakan bahwa keluarga itu merupakan kelompok kecil yang terbentuk melalui instink dan daya tarik alamiah (natural affection). Jadi dalam hal ini, terdapatnya keluarga yang suami istrinya beda agama karena mereka memang menjalin perkawinan atas dasar daya tarik alamiah masing-masing dan ketertarikan masing-masing pasangan. Jika di dasarkan atau berpedoman pada agama, kemungkinan tidak akan terjadi perkawinan beda agama karna dalam beberapa agama sendiri melarang perkawinan beda agama seperti dalam Kristen dan Islam. 
Dalam Islam, larangan perkawinan beda agama disebutkan dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 221 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: 

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia  supaya mereka mengambil pelajaran.”

Maksud dalam Ayat tersebut bahwa laki-laki maupun perempuan muslim dilarang menikahi laki-laki dan perempuan nonmuslim. Sedang dalam agama Kristen atau Nasrani sendiri larangan pernikahan beda agama, disebutkan dalam perjanjian alam, kitab ulangan 7:3, umat Nasrani juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama. Oleh karena itu, sebenarnya alangkah lebih baiknya jika pernikahan sesuai dengan hukum yang ada baik dari hukum agama maupun hukum Negara. Pasalnya, dalam hukum pemerintah sendiri juga pernikahan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa: “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Oleh karena aturan hukum masing-masing agama dan aturan pemerintah sendiri melarang dan menyarankan agar tidak melakukan pernikahan beda agama, alangkah baiknya jika pernikahan beda agama sebisa mungkin tidak dilakukan. Bukan bermaksud untuk menceraikan pasangan suami istri yang sudah menikah dan beda agama tetapi lebih untuk ke depannya agar masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Karena dampaknya sendiri sudah terlihat dalam kasus pernikahan tadi di atas yaitu pihak anak yang merasa terbebani dalam pemilihan agama. Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama sendiri masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, yaitu biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut. Walaupun demikian, di tengah-tengah masyarakat, pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.
Di sisi lain, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi perubahan yang signikan, terutama dalam hal penegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek-aspek dalam HAM terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbiul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia. Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Sebaliknya, negara berkewajiban untuk menjamin pelaksaaan hak ini dengan cara mengadopsi HAM yang sudah diakui ke dalam hukum nasional secara menyeluruh karena HAM merupakah hak paling dasar yang menjadi landasan bagi semua produk hukum yang berkenaan dengan warga negara.

Negara sendiri perlu segera melakukan harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak dasar sebagai wujud konkrit dari pengakuan atas HAM dan untuk menjaga kepastian hukum sehingga tidak ada lagi warga negara yang melakukan perkawinan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap perkawinan beda agama juga dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dalam masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat menjiwai hak-hak asasi manusia yang sudah seharusnya melekat dalam setiap manusia.


[1] Theo   Huijbers 1995 Filsafa Hukum Yogyakarta: Kanusius, hlm. 11

[2] Ahmad  Ashar  Basir,  1999,  Hukum  Perkawinan, Yogyakarta: UII Press, hal. 1
[4] Eoh, O.S, Sh, MS. , Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. ke-1.
[5] Media Dakwah, Desember 1996, h. 31
[6] Abdul  Manan,  2005,  Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  Jakarta: Prenada Media, hlm. 4
[7] Quraish Shihab, 1994, Membumikan Al-Quran, Bandung: Mizan, hlm. 255
[8] Seyyed Hossein Nasr, 2003, Islam: Agama Sejarah dan Peradaban, Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 80
[9] Abdul   Ghofur   Anshori 2006 Pokok-Poko Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta: Citra Media, hal. 26
[10] Ibrahim Hosen, 1971, Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, Jakarta: Ilya Ulumudin, hal. 65
[11] Sajuti  Thalib,  1974,  Hukum  Kekeluargaan  Indonesia, Jakarta: UI Press, hal. 47
[12] Mahmud Yunus, 1996, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: CV Al-Hidayah, hlm. 1
[13] Mohd  Idris  Ramulyo, 2004Hukum  Perkawinan Islam: Suatu  Analisis  dari  UU  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Aditya, hlm. 27

[14] Soetiksno,  2003,  Filsafat  Hukum  Bagian  1,  Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 459

Subscribe to receive free email updates: